JAKARTA – Presiden RI Jokowi kembali mengancam akan mencopot Kapolda, Kapolres, Pangdam, Danrem dan Dandim jika tidak mampu mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayahnya masing-masing. Penegasan tersebut disampaikan oleh presiden Jokowi saat memimpin rapat koordinasi pencegahan Karhutla di Istana Negara, Senin (22/2/2021). “Kalau di wilayahnya saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya sama, belum saya ganti, yaitu dicopot, diganti, jelas ya, ini sudah saya perintahkan kepada Panglima dan Kapolri,” kata Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan hal itu di hadapan para menteri dan sejumlah Gubernur di Indonesia yang wilayahnya rawan Karhutla, termasuk Gubernur Riau, Syamsuar. Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa rakor ini digelar untuk mengingatkan kembali kepada seluruh gubernur, bupati, walikota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres. Terutama pejabat-pejabat yang baru yang berada di daerah-daerah yang rawan Karhutla bahwa aturan main dalam pencegahan dan penanganan Karhutla masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. “Ini untuk mengingatkan agar tidak lupa pada aturan main yang sudah kita sepakati di 2016, tahun 2016 kita punya kesepakatan. Bagi Pangdam, Dandim dan Kapolda, Kapolres yang baru agar tahu dan aturan mainnya masih tetap sama,” ujarnya.
Jokowi menyampaikan setiap tahun sejak 2015 kejadian kebakaran besar di Indonesia. Sejak saat itu, Pemerintah Indonesia rutin melakukan pertemuan dalam rangka membahas Karhutla. Presiden Jokowi kembali mengingatkan bagi pejabat-pejabat baru agar tahu aturan mainnya dan meminta setiap daerah untuk segera mengantisipasi terjadinya karhutla di daerah masing-masing. Karena menurutnya, penanganan karhutla memakan biaya yang sangat banyak jika kebakaran sudah meluas dan sulit untuk dipadamkan. “Jangan biarkan api membesar, jangan terlambat, karena kalau terlambat itu akan sulit dikendalikan,” tegasnya. “ Gubernur, bupati, walikota harus cepat tanggap, Pangdam, Danrem harus tanggap, Polda, Polres harus tanggap, responnya harus cepat,” kata Jokowi. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta kepada pemerintah daerah agar segera mencarikan solusi permanen. Sehingga Karhutla tidak terulang setiap tahunnya. Dalam arahannya, Presiden Jokowi juga menginstrusikan kepada kepala daerah dan dunia usaha yang wilayahnya gambut agar membuat kanal dan embung serta sumur bor sebanyak-banyaknya. Sehingga, saat kemarau tiba, kanal dan embung ini bisa dimanfaatkan untuk membasahi lahan gambut agar tetap basah. Terkahir, presiden menekankan soal penegakan hukum bagi para pelaku pembakar hutan dan lahan agar ditindak tegas tanpa ada pandang bulu dan tebang pilih. Presiden Jokowi menginstruksikan kepada penegak hukum akan memberikan saksi tegas kepada perusahaan dan masyarakat yang membakar lahan dan hutan. “Saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa ada kompromi, saya kira Pak Kapolri sudah tau apa yang harus dilakukan,” ujarnya. “ Penegakan hukum harus tegas kepada siapa pun yang terbukti membakar lahan dan hutan, baik itu milik perusahaan maupun milik masyarakat,”imbuhnya. Dalam rapat koordinasi dihadiri oleh sejumlah gubernur di Indonesia yang wilayahnya rawan terjadi Karhutla. Selain itu, sejumlah Menteri, Panglima TNI dan Kapolri juga tampak mendampingi presiden Jokowi saat menyampaikan arahan kepada gubernur se Indonesia di Istana Negara. Selain secara langsung, rapat koordinasi pencegahan Karhutla yang dipimpin presiden Jokowi ini juga dilakukan secara virtual.(@ndi/hg)
