Medan – medianasionalnews. Dugaan ketidakharmonisan Wali Kota Medan, Bobby Nasution dengan Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, SE beberapa hari ini menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat dan berujung menimbulkan beragam versi diantaranya terkait kinerja OPD dan berbagai proyek yang sedang mandeg maupun yang sedang berjalan di kota Medan.
Keterangan diperoleh menyebutkan, bahwa sejauh ini belum diketahui awal terjadinya ketidakharmonisan tersebut. Karena selama ini orang nomor satu di kota Medan dan orang nomor satu di DPRD Medan, berjalan langgeng. Tapi kenapa tiba-tiba jadi tidak ‘semesra’ sebelumnya. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat.
Bahkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat rapat koordinasi bersama jajaran Pemko Medan baru-baru ini, menuding Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, SE suka titip-titip kepada OPD di kota Medan. Pernyataan ini juga sudah dilansir media sosial di Medan.
Isu lain yang mencuat kepermukaan adalah diduga Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, SE meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut memeriksa proyek lampu pocong di kota Medan yang disebut-sebut menggunakan anggaran Rp.25 miliar.
Hingga kini tidak diketahui apakah pernyataan tersebut menjadi memicu ketidakharmonisan antara Wali Kota Medan,Bobby Nasution dengan Ketua DPRD Medan, Hasyim, SE atau ada hal lainnya, belum terungkap secara jelas.
Namun menurut Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar, jika pengerjaan proyek lampu pocong (istilah orang Medan) dikritisi Ketua DPRD Medan, sepertinya tidak menjadi masalah. “Itu sebagai cambukan untuk memajukan kota Medan ke depan,” kata Salfimi.
Disebutkan, jika kritikan membangun itu sebaiknya diterima. Terkait adanya beberapa Kabid di OPD yang tidak memenuhi target dalam menjalankan kinerjanya, dalam hal ini Wali Kota Medan harus bertindak tegas.
Hanya saja, lanajut Salfimi, kebijakan bongkar pasang yang akan dilakukan ini juga bisa menimbulkan ekses negatif terhadap proyek yang sedang berhenti pengerjaannya maupun yang sedang berjalan.
“Yah, kalau tiap saat harus bongkar pasang, kapan bagusnya kota Medan ini,” tutur Salfimi Umar seraya meminta agar ketidakharmonisan Wali Kota Medan dengan Ketua DPRD Medan jangan sampai berlarut-larut. Karena nantinya bisa mempengaruhi laju pembangunan kota Medan.
Menurut Salfimi Umar, kalau dalam hal kinerja setiap proyek pembangunan, kita serahkan saja kepada BPK Perwakilan Sumut untuk dapat memeriksa saluran anggaran secara transparan dan tanpa ada keberpihakan.
Selain itu, lanjutnya, kita minta seluruh stakeholder, termasuk OPD-OPD dan kabid-kabid dapat membantu program pembangunan kota Medan ke depan. “Karena tidak mungkin kota Medan bisa maju hanya dikerjakan dua orang saja, yakni Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan. Tapi semua pihak, termasuk masyarakat dan LSM,” pungkasnya. Afdal
